logo mahkamah agung website ramah difable
POSBAKUM logo
E-EXAM Tingkat II Tahap 6 Tahun 2016 Pada PTUN Bandung Dibuka secara simbolis oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Bapak H. Andri Mosepa, SH., MH., Lebih lanjut
TURUT BERBAHAGIA Ratna & Saeful (Pegawai PTUN Bandung) Lebih lanjut
Rapat Manajemen Review ISO 9001 : 2008 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Bertempat di ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bandung, Acara Rapat Manajemen Review ISO 9001 : 2008 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Lebih lanjut
ACARA RUTIN DHARMAYUKTI KARINI BANDUNG Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dilaksanakan Pertemuan Rutin Dharmayukti Karini Bandung, Lebih lanjut

Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Ucapan

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platform> Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas